Penulis : Hasyim Asyari |
Bojonegoro, pelitaprabu.com |
Proyek pembangunan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro kembali menuai sorotan. Sejumlah warga sekitar proyek mengeluhkan dugaan tebang pilih dalam perekrutan tenaga kerja. Mereka yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan merasa tidak mendapat kesempatan yang adil untuk bekerja, padahal dampak proyek ini langsung mereka rasakan.
Keluhan ini mencuat dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro pada juma’at (31/1/2025). Koordinator pekerja lokal, Fatoni, menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2021, proyek yang berlangsung di Bojonegoro wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Tidak ada alasan untuk membatasi jumlah pekerja lokal. Warga di sekitar proyek ini ingin bekerja, tapi banyak dari mereka justru ditolak dengan alasan kuota penuh. Padahal, tenaga kerja dari luar daerah justru lebih banyak diterima,” ungkap Fatoni.
Sementara itu, perwakilan RS Aisyah, Sukir, membantah tudingan tersebut. Menurutnya, proyek ini sudah mempekerjakan sekitar 50% tenaga kerja lokal, dan seluruh pengadaan barang juga dilakukan di sekitar Bojonegoro.
“Kami sudah memenuhi aturan yang ada. Proyek ini menggunakan sistem swakelola, dan dalam dua bulan ke depan harus selesai. Semua keputusan terkait rekrutmen tenaga kerja dan pengadaan barang ditentukan oleh panitia,” jelas Sukir.
Namun, warga terdampak tetap merasa dirugikan. Salah satu pemuda asal Kecamatan Padangan, Fatoni Nur Rachman, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak tenaga kerja lokal.
“Banyak warga yang ingin bekerja, tetapi lamaran mereka hanya ditumpuk di pos sekuriti tanpa ada kejelasan. Ini bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga tentang bagaimana proyek ini memberikan manfaat bagi warga sekitar,” tegasnya.
Karena perdebatan yang tak menemui titik temu, Disperinaker Bojonegoro meminta pihak RS Aisyah untuk menyerahkan data lengkap terkait pekerja lokal yang diklaim telah mencapai 50%. Disperinaker juga berencana mengundang pihak manajemen RS Aisyah yang berwenang mengambil keputusan untuk membahas persoalan ini lebih lanjut.
Dengan adanya polemik ini, warga berharap agar hak mereka untuk bekerja di proyek yang berdiri di tanah kelahiran mereka sendiri dapat diprioritaskan. Mereka menuntut transparansi dalam rekrutmen tenaga kerja serta solusi nyata bagi warga yang terdampak langsung oleh pembangunan RS Aisyah Bojonegoro.***
