Penulis : Hasyim Asy’ari|
Pasuruan, pelitaprabu com |
Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan berada di bawah naungan Kementerian Sosial, kini mulai diterapkan di Kabupaten Pasuruan. Program ini bertujuan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan.
Bupati Pasuruan, H.M. Rusdi Sutejo, menyatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu.
“Program ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas jangkauan pendidikan yang inklusif dan merata,” ujar Bupati Rusdi seusai acara Sosialisasi Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Hotel Senyiur, Kecamatan Prigen, Jumat (18/04/2025). Acara tersebut dihadiri puluhan anggota Ormas, LSM, serta beberapa perwakilan media massa.
Bupati menjelaskan bahwa program ini membutuhkan gedung dan lokasi yang representatif. Oleh karena itu, pemerintah telah mengajukan penggunaan bekas kantor pemerintahan di Jalan Hayam Wuruk, Kota Pasuruan, kepada Kementerian Sosial, yang saat ini dijabat oleh Gus Ipul.
Bupati Rusdi menyatakan bahwa pihaknya, bersama beberapa dinas terkait seperti Dinsos dan Bappeda, telah dipanggil ke Kementerian Sosial untuk melengkapi dokumen.
“Kalau untuk gedung, kita hanya menyiapkan rehab dan kelengkapan, sementara anggaran dan detail lainnya dari Kementerian Sosial,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat tahap pertama akan dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa.
“Saya rasa bekas kantor pemerintahan di Hayam Wuruk cukup mampu menampung, bahkan untuk apel lapangan pun bisa,” ujar Rusdi.
Bupati Rusdi menyampaikan bahwa setelah tahap pertama, akan ada pengembangan lebih lanjut. Kementerian Sosial meminta agar daerah menyiapkan lahan seluas 5 hektare untuk masing-masing sekolah. Pemerintah daerah sudah mengajukan tiga lokasi tambahan: Gondangwetan, Grati, dan Kejayan.
“Sekolah ini diperuntukkan bagi masyarakat di desil 1 dan 2, artinya masyarakat kurang mampu. Semua kebutuhan siswa akan dibiayai, mulai dari buku, seragam, hingga makan. Sistemnya seperti boarding school atau sekolah asrama,” lanjutnya.
Rusdi mengakui bahwa tantangan utama adalah meyakinkan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sistem asrama.
“Kadang keluarga belum tentu mau, ini tugas kita untuk menyosialisasikan,” ujarnya.
Terkait efisiensi anggaran, Rusdi menyebutkan bahwa hingga kini sudah mencapai sekitar Rp300 miliar. Fokus utama anggaran daerah adalah untuk program-program primer seperti perbaikan sekolah, jalan, jaminan sosial, dan kesiapsiagaan bencana.
Program-program sekunder seperti FJD (Forum Jasa Digital) untuk sementara dihentikan demi mendukung program-program primer.
Bupati menyebut bahwa pengembangan Alun-Alun Bangil akan dilakukan jika perencanaannya sudah matang. Nantinya alun-alun akan diintegrasikan dengan Masjid Agung milik Pemkab Pasuruan, termasuk penataan pedagang dan desain area parkir.
Pemerintah juga tengah membahas solusi terkait kendaraan besar yang masuk ke pusat kota.
“Sebenarnya sudah disiapkan tempat parkir truk di area kargo Beji. Harapannya, kendaraan besar tidak lagi masuk ke tengah kota, tapi diarahkan lewat jalur pinggir kota bangil,” katanya.
Rusdi menyebutkan bahwa sudah ada sekitar 10 perusahaan yang berminat berinvestasi di Pasuruan, termasuk di sektor pariwisata. Meskipun UMK (Upah Minimum Kabupaten) tergolong tinggi, Pasuruan tetap menarik bagi investor.
“Wisata di Pasuruan banyak, tinggal bagaimana kita integrasikan dan promosikan. Beberapa travel agent juga sudah mulai datang ke sini,” pungkasnya.***
