Penulis : Miftah
Nganjuk, pelitaprabu.com |
Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Nganjuk diduga mengabaikan surat permohonan audiensi yang dilayangkan Komunitas Aksi Jurnalis Indonesia (KAJI) Kabupaten Nganjuk. Surat resmi tersebut dikirim pada Senin, 14 Juli 2025, namun hingga kini belum mendapat tanggapan dari pihak Cabdin.
Audiensi tersebut dirancang sebagai forum terbuka untuk membahas sejumlah persoalan krusial yang muncul dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) Tahun 2025, yang belakangan menuai banyak keluhan dari masyarakat.
“Kami mengirim surat resmi karena ingin mendapatkan penjelasan langsung dari Cabdin mengenai mekanisme dan berbagai persoalan dalam pelaksanaan SPMB. Tapi hingga saat ini, belum ada satu pun respon,” tegas Ketua KAJI Nganjuk, Ester Mardiana, saat dikonfirmasi media.
Cabdin Dinilai Abaikan Keresahan Publik
KAJI, yang merupakan wadah jurnalis lintas media di Nganjuk, menilai sikap diam Cabdin sebagai bentuk pengabaian terhadap keresahan masyarakat. Padahal, audiensi dimaksudkan sebagai ruang konstruktif untuk membangun transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pendidikan di daerah.
“Kami ingin Cabdin bersikap terbuka dan responsif terhadap berbagai persoalan pendidikan yang langsung berdampak pada siswa dan wali murid,” lanjut Ester.
Empat Poin Krusial yang Disorot KAJI
Dalam surat permohonan audiensi tersebut, KAJI menyoroti empat persoalan utama yang dinilai meresahkan masyarakat:
1. Kejelasan mengenai kewenangan dan kapasitas Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dalam menentukan rayonisasi.
2. Transparansi dan penguatan tata kelola dana BOS di tingkat sekolah.
3. Iuran Sekolah yang Membebani Orang Tua
Praktik iuran rutin di sejumlah sekolah dinilai memberatkan dan bertentangan dengan prinsip pendidikan gratis.
4. Tingginya Biaya Kain Seragam Sekolah
yang kerap dikeluhkan orang tua siswa setiap tahun ajaran baru.
Cabdin Masih Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabdin Nganjuk, Iwan Triono, belum memberikan pernyataan resmi terkait surat audiensi tersebut. Upaya konfirmasi melalui berbagai saluran komunikasi juga belum mendapat respon.
KAJI menegaskan, pihaknya akan terus mendorong adanya dialog terbuka antara media, dan institusi pendidikan demi menciptakan sistem pendidikan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.***
