Penulis : Hasyim |
Surabaya, pelitaprabu.com |
Aksi demo yang digelar pada 3 September 2025 di depan Kantor Gubernur Jawa Timur mendadak mengundang tanda tanya besar. Ribuan massa berorasi di Grahadi, meneriakkan tiga tuntutan panas yang langsung memantik perdebatan:
1. KPK harus tegas! Tidak boleh hanya menyasar DPRD Jatim, tetapi juga harus menetapkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah triliunan rupiah.
2. Pengampunan tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.
3. Penghapusan pungutan liar (pungli)dan penghentian praktik penahanan ijazah di SMA/SMK Negeri se-Jawa Timur.
Viral dari TikTok: Cak Sholeh77 Jadi Pemantik Isu
Menariknya, gaung demo ini lebih dulu menyebar lewat media sosial, khususnya akun TikTok @caksholeh77. Dalam salah satu unggahan videonya, Cak Sholeh dengan lantang menuding KPK tidak boleh setengah hati.
“KPK jangan hanya berani ke teman-teman DPRD Jatim. Kalau benar mau bersih, tetapkan juga Gubernur Khofifah sebagai tersangka. Rakyat menunggu ketegasan!” ujarnya dalam video yang viral.
Narasi keras ini sontak memicu pro-kontra. Sebagian netizen mendukung dengan komentar “Saatnya KPK tegas!”, namun sebagian lain menilai Cak Sholeh tengah memainkan isu untuk kepentingan politik tertentu.
Seorang warga Surabaya menilai, “Demo ini kok mirip sekali dengan narasi di TikTok. Jangan-jangan memang panggung politik yang sengaja disiapkan.”
Banyak warga mengaku heran kenapa tiga isu berbeda—pajak kendaraan, pendidikan, hingga dugaan korupsi dana hibah—disatukan dalam satu panggung demo.
“Kalau soal pungutan liar dan pajak kendaraan, itu wajar jadi keluhan rakyat. Tapi kok tiba-tiba semua isu digabung, ditambah lagi bawa-bawa kasus hibah, saya curiga ada agenda besar untuk menjatuhkan Bu Gubernur,” kata Samsul, warga Surabaya, Jumat (22/08/2025).
Seorang warga Malang menambahkan:
“Kalau soal pajak, itu bisa saja dikaji ulang. Tapi masuknya isu hibah, jelas ada yang menunggangi.”
Poin paling panas dari demo adalah desakan agar Khofifah ditetapkan sebagai tersangka kasus hibah. Padahal perkara ini sedang dalam penanganan KPK.
“Kalau memang niat demo soal korupsi, harusnya ke KPK, bukan ke Grahadi. Ini jelas-jelas ada kejanggalan,” ujar H, warga Pasuruan.
H bahkan menduga, ada tangan politik di balik demo ini.
“Kalau soal pendidikan rakyat siap turun. Tapi kalau soal hibah, itu jelas aroma politik. Ada kepentingan tersembunyi,” tegasnya.Isu pungutan liar di sekolah negeri juga kembali diseret-seret. Padahal Khofifah dan Emil Dardak sudah menegaskan SMA/SMK Negeri gratis. Bahkan koperasi sekolah dilarang jual seragam.
“Kalau masih ada pungutan, itu jelas pembangkangan oknum. Tapi jangan jadikan isu ini bahan gorengan politik untuk menyerang gubernur,” tegas H.
Kecurigaan makin kuat setelah warga menyinggung soal pemangkasan anggaran besar di Pemprov Jatim. Efisiensi yang diperintahkan Presiden disebut-sebut membuat banyak kelompok kehilangan “jatah”.
“Jangan-jangan demo ini sebenarnya bukan suara rakyat, tapi suara kelompok yang kepentingannya dipotong,” kata Rina, warga Sidoarjo.
Meski begitu, sebagian warga menegaskan demo sah-sah saja. Namun mereka menolak jika aspirasi rakyat dijadikan pion kepentingan elite.
“Kalau untuk rakyat, silakan demo. Tapi kalau cuma panggung politik untuk menjatuhkan gubernur, ya rakyat kecil lagi yang jadi korban,” ujar Budi, warga Ponorogo.
“Untuk pendidikan dan pajak kendaraan saya setuju, tapi kasus hibah ini baunya politik banget. Jangan sampai rakyat dibodohi,” tambah Agus, warga Nganjuk.
Demo 3 September 2025 meninggalkan pertanyaan besar. Tiga tuntutan memang menyentuh persoalan rakyat, tapi masuknya isu hibah justru menimbulkan aroma politik tajam.
Kini publik menanti jawaban:
Apakah aksi ini akan menjadi gerakan rakyat sejati, atau sekadar panggung politik yang dirancang untuk menjatuhkan Khofifah?.***
