Penulis : Hasyim|
Pasuruan, pelitaprabu.com |
Audiensi antara Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan, dinas pendidikan dan Kebudayaan kabupaten pasuruan, LSM Gerakan Pemuda Peduli Pendidikan dan Hukum (GP3H), serta DPRD Kabupaten Pasuruan pekan ini menuai kekecewaan. Alih-alih membahas nasib 686 tenaga honorer yang diberhentikan, perwakilan Dewan Pendidikan justru lebih menyoroti persoalan pungutan di sekolah.
Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Maulana dari Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan lebih banyak membahas masalah pungutan di sekolah ketimbang mencari solusi bagi tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan.
Hal ini membuat LSM GP3H dan masyarakat mempertanyakan keseriusan Dewan Pendidikan dalam memperjuangkan nasib tenaga pendidik.
“Kami datang dengan harapan ada solusi bagi para tenaga honorer yang diberhentikan, tetapi justru pembahasannya lebih banyak soal pungutan. Kalau memang ada masalah pungutan, silakan dibahas, tapi jangan mengabaikan permasalahan ratusan tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan,” ujar Anjar perwakilan GP3H.
Dari sudut pandang masyarakat, Dewan Pendidikan seharusnya lebih aktif turun ke lapangan untuk memahami kondisi sebenarnya. Selain itu, mereka juga dituntut untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam dunia pendidikan di Pasuruan.
Sementara itu, pihak DPRD Kabupaten Pasuruan yang turut hadir dalam audiensi belum memberikan tanggapan resmi terkait perdebatan tersebut. Namun, mereka berjanji akan mengkaji ulang kebijakan yang menyebabkan pemberhentian ratusan tenaga honorer pendidikan.
Polemik ini semakin menambah daftar panjang permasalahan pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Masyarakat dan aktivis pendidikan berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah dan Dewan Pendidikan dalam menangani isu ini, bukan sekadar diskusi tanpa solusi nyata.***
