Berita  

Ketua Pelita Prabu Jatim Ajak Untuk Tidak Memilih Paslon Kepala Daerah Tanpa Agenda Anti Korupsi

Jumpa Audiensi Tias Satrio Adhitama, S.Sos.I, M.A Ketua DPW Pelita Prabu Jatim Dengan Laksda (Purn) Dr Ir Eko Djalmo Asmadi, M.H Selaku Ketua Umum Badan Relawan Prabowo (BRP) Di Hotel Shangrila Jakarta Pusat
banner 120x600

Penulis : Gus Bams |

Jakarta, pelitaprabu.com |

Tahun 2024 sebagai tahun pesta rakyat, tahun pemilihan pemimpin dan tahun politik. Selesai Pemilu di awal tahun, dan akan dilanjutkan Pilkada nanti di akhir tahun. Sebuah momentum demokratis diandaikan akan melahirkan pemimpin-pemimpin pro demokrasi.

Bersama Sekretaris Umum BRP, yakni K.P. Sudiarto, S.H, M.H

Pada kesempatan kunjungan ke markas relawan Prabowo Gibran – DPP Pelita Prabu di Prabu Centre 08 tepatnya di Cilandak Jakarta Selatan (17/09/2024), Tias Satrio Adhitama, S.Sos.I, M.A yang dipercaya menjadi Ketua DPW Pelita Prabu Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu mensukseskan agenda Pilkada 2024 Jatim nanti.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk mencermati, menemukan, dan memilih Paslon Kepala Daerah yang memiliki rekam jejak baik dan tampil dengan agenda anti korupsi. Bila Paslon tersebut tidak memiliki agenda anti korupsi maka jangan sekali-kali dipilih” tambahnya.

Dasar argumen Pimpinan Pelita Prabu Jawa Timur tersebut bukanlah tanpa alasan. Sudah viral konten-konten video Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih yang pernah mencanangkan untuk tidak berlaku korup dan pelakunya akan ditindak dengan tegas, sekaligus dimiskinkan.

Terpilihnya Prabowo Gibran diyakini akan menjadi penerus estafet Jokowi. Termasuk bicara mengenai penuntasan agenda korupsi. Kabar baiknya dari Prabowo, bahwa RUU Perampasan Aset akan didorong untuk segera disahkan.

Berfoto Bersama Abednego Panjaitan Ketua Harian Prabu Centre 08 Organ Relawan Nasional Prabowo Gibran.

Kembali mengenai agenda Pilkada di Jawa Timur, Tias Adhi menginstruksikan kepada jaringan relawan Prabowo Gibran “Pelita Prabu” se-Provinsi Jawa Timur untuk terus memonitoring dan melaporkan jika menemukan indikasi-indikasi korupsi.

“Hal tersebut bagi kami adalah perintah dari Jenderal Prabowo Subianto dalam rangka mengawal clean government selama lima tahun kepemimpinan beliau kelak” tambahnya serius.***

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *