Penulis : Fina Nahwa Firdausi
Jombang, pelitaprabu.com
Pada peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada Kamis, 1 Mei 2025, puluhan buruh di Kabupaten Jombang memilih untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD setempat. Langkah ini diambil sebagai bentuk penolakan terhadap kegiatan seremonial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, seperti jalan sehat dan hiburan dangdut, yang dinilai tidak mencerminkan realitas kesejahteraan buruh.
Dalam aksi tersebut, para buruh membawa berbagai atribut demonstrasi dan menyampaikan orasi secara bergantian dari atas mobil komando. Mereka menyuarakan ketidakpuasan terhadap ketimpangan kesejahteraan yang masih dirasakan oleh para pekerja di Jombang. Menurut mereka, kegiatan seremonial yang diselenggarakan pemerintah justru berpotensi menutupi realita sulit yang masih dihadapi oleh buruh dalam kehidupan sehari-hari.
Wakil Ketua Gabungan Aliansi Jombang Peduli (GAS JP), Hadi Purnomo, menyampaikan bahwa hanya sekitar 30 persen perusahaan di Jombang yang membayar buruh sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sisanya masih menerapkan sistem kerja borongan dan harian dengan bayaran Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per hari, jauh di bawah UMK yang berlaku.
“Ini adalah bentuk pengkelabuan dari pemerintah. Kita diajak senam, joget, lalu diberi hadiah, seolah-olah tidak ada masalah buruh di Jombang,” tegas Wakil Ketua Gabungan Aliansi Jombang Peduli (GAS JP), Hadi Purnomo.
“Banyak laporan sudah kami sampaikan, tapi tidak ada tindakan. Padahal di lapangan, banyak buruh kehilangan mata pencaharian, banyak yang di-PHK secara sepihak,” ungkapnya.
“Miris sekali nasib buruh di Jombang. Hari Buruh seharusnya jadi momentum refleksi, bukan sekadar perayaan kosong,” pungkasnya.
Aksi ini menjadi sorotan karena menunjukkan ketidakpuasan buruh terhadap pendekatan pemerintah dalam merayakan Hari Buruh.
Mereka menuntut perhatian serius terhadap masalah kesejahteraan buruh dan berharap agar peringatan Hari Buruh tidak hanya menjadi ajang seremonial semata.
