Penulis: Miftah |
Nganjuk, pelitaprabu.com |
Dalam momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Lembaga Kajian Hukum dan Perburuan (LKHP) bersama Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar Seminar Nasional bertema “Lawan Korupsi: Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”, Kamis (11/12/2025) di Front One Ratu Nganjuk. Kegiatan ini menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat integritas dan meningkatkan mutu pelayanan publik.
Seminar menghadirkan narasumber dari lembaga penegak hukum dan akademisi nasional, termasuk Dr. Wahju Priyo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc. yang menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui kolaborasi menyeluruh. “Tidak ada pemberantasan korupsi yang berhasil jika berjalan sendiri-sendiri. Semua pihak harus terlibat,” tegasnya.
Narasumber Utama
Kejaksaan Agung RI – Dr. Yudi Kristianto, S.H., M.Hum.
Strategi nasional pemberantasan korupsi dan penguatan penegakan hukum berbasis transparansi.
Bareskrim Polri – Kombes Pol. Dr. Imam Subandi, S.S., S.H., M.H.
Penguatan koordinasi penindakan dan pencegahan korupsi antarwilayah.
Guru Besar FH Universitas Airlangga – Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
Integritas birokrasi, etika aparatur negara, dan reformasi hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI
Efektivitas pencegahan korupsi melalui edukasi, partisipasi publik, dan teknologi pelaporan.
Diskusi dipandu moderator profesional, Dr. Ani Triwati dan Dr. Wahyuprijo Djatmiko, yang memastikan jalannya seminar fokus pada solusi konkret dan aplikatif.
Isu Strategis yang Dibahas
Digitalisasi layanan publik untuk menutup peluang korupsi
Penguatan pengawasan internal dan audit Inspektorat
Transparansi anggaran dan keterbukaan informasi publik
Peran media sebagai pengawas sosial
Kolaborasi tiga pilar: pemerintah – aparat penegak hukum – masyarakat
Bupati Nganjuk Tekankan Reformasi dan Inovasi
Bupati Nganjuk, Dr. Drs. Marhaen Djumadi, membuka acara dan menegaskan bahwa inovasi teknologi merupakan fondasi percepatan pelayanan publik.
“Korupsi harus kita lawan agar masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, mudah, dan akuntabel,” ujarnya.
Pemkab Nganjuk terus mendorong digitalisasi layanan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga administrasi kependudukan. Transformasi ini diapresiasi mahasiswa, LSM, dan masyarakat karena dinilai mampu memotong birokrasi berbelit serta meningkatkan efisiensi layanan.
Komitmen Berkelanjutan
Melalui seminar nasional ini, Pemkab Nganjuk menegaskan bahwa penguatan integritas bukan sekadar seremonial Hakordia, tetapi langkah berkelanjutan untuk membangun birokrasi yang profesional dan terpercaya. Evaluasi dan inovasi akan terus dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat.
Seminar Hakordia 2025 menjadi momentum penting bagi Kabupaten Nganjuk dalam meneguhkan budaya antikorupsi serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan, modern, dan berintegritas.***
