Penulis : tim |
Blitar, pelitaprabu.com |
Sejumlah wali murid SMKN 01 Panggungrejo, Kabupaten Blitar, mengeluhkan pungutan uang gedung yang dibebankan kepada siswa baru dengan nominal yang bervariasi. Meski disebut sebagai sumbangan sukarela, besaran dana yang harus dibayarkan dianggap memberatkan, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8/P/2024 tentang alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahun anggaran 2025, SMKN 1 Panggungrejo Blitar menerima dana sebesar Rp2.230.800.000 untuk 1.320 siswa. Dengan jumlah tersebut, dana BOS seharusnya cukup untuk membiayai operasional sekolah tanpa membebani orang tua siswa.
Namun, menurut keterangan beberapa wali murid, pungutan uang gedung ini dilakukan setiap tiga tahun sekali untuk satu angkatan. Untuk siswa kelas 12 tahun ini, dikenakan biaya sebesar Rp2 juta, sementara kelas 10 dan 11 masing-masing Rp1,5 juta per siswa. Meski pembayaran diperbolehkan dicicil hingga lulus, banyak wali murid tetap merasa terbebani oleh kebijakan ini.
Selain uang gedung, wali murid juga menyoroti iuran purnawiyata yang sempat diwajibkan sebelum akhirnya dibatalkan menyusul kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melarang acara perpisahan di sekolah negeri. Kendati demikian, hingga saat ini pihak sekolah belum memberikan kejelasan mengenai pengembalian dana iuran tersebut.
“Katanya uangnya sebagian sudah digunakan untuk DP, jadi kemungkinan tidak akan dikembalikan secara penuh. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan dari pihak sekolah,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Saat dikonfirmasi terkait keluhan ini, pihak sekolah melalui pesan WhatsApp hanya memberikan jawaban singkat, “Mohon maaf, bila mau konfirmasi silakan ke sekolah.”
Para wali murid berharap ada transparansi dalam pengelolaan dana yang telah dikumpulkan agar tidak menimbulkan polemik lebih lanjut.
Mereka juga meminta pihak sekolah segera memberikan klarifikasi terkait nasib dana iuran purnawiyata yang telah terlanjur dibayarkan.***
