Indeks
Berita  

CV. GSMK Diduga Cemari Lingkungan, Warga Demo Pemkab dan DPRD

Penulis: Sahroni

Pandeglang, Banten | pelitaprabu.com

Aliansi warga bersama mahasiswa menggelar aksi demo besar-besaran di pusat pemerintahan Kabupaten Pandeglang – Banten, Kamis 4/9.

Diantaranya, yang disambangi masa kemudian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Setda, Pendopo Bupati dan DPRD.

Masa membawa sekalian kotoran sapi dan ditumpuknya di depan kantor – kantor itu.

Aksi tidak lain mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan DPRD-nya bertindak tegas terhadap CV. Gari Setiawan Makmur (GSMK), perusahaan peternakan, penggemukan, dan karantina sapi impor.

Perusahaan penggemukan sapi impor tersebut disuarakan masa, telah mencemari lingkungan disana sehingga merugikan masyarakat sekitar.

Koordinator aksi, Entis Sumantri menegaskan, tuntutan warga tidak lain adalah persoalan pencemaran lingkungan atas usaha CV. GSMK yang seolah dibiarkan tanpa solusi.

Padahal, warga sudah mengingatkan perusahaan dan OPD terkait Pemkab Pandeglang beberapa kali.

“Setiap hari warga menghirup bau busuk, sungai tercemar hingga kebutuhan anak-anak sekolah terganggu.

Menurut kami, perusahaan ini jelas melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 31 tahun 2014 yang mengatur jarak minimal 500 meter dari pemukiman.

Melanggar UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Maka kami meminta “Pemerintah jangan pura-pura tidak tahu,” kata Entis.

Lagi, lokasi perusahaan berada di tengah permukiman padat penduduk, dekat sekolah (SD, SMP, SMK), serta aliran sungai.

Maka sesunguhnya keberadaan perusahaan dan aktivitasnya tersebut sangat kami ragukan perizinannya.

Pada aksi kami ini, kami ingin Pemkab Pandeglang jujur dan transparan atas izin perusuhaan GSMK disana, lanjutnya.

Massa juga mengancam akan menggelar konsolidasi akbar dengan melibatkan lebih banyak bila aksi mereka hari ini tidak direspon pemerintah Pandeglang.

Warga siap adukan perusahaan dan Pemkab Pandeglang ke Presiden, pemerintah pusat, karena tidak tegas atasi keluhan masyarakat, ancam Etnis.***

Exit mobile version