Penulis : Hrs |
Pasuruan, pelitaprabu.com |
Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan memastikan akan terus memperjuangkan nasib ratusan guru honorer non-database yang belum terakomodasi dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Setelah melakukan konsultasi dengan Kementerian PAN-RB, DPRD Pasuruan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas masa depan Pegawai Harian Lepas (PHL) dan guru honorer yang belum mendapatkan kepastian.
Anggota Komisi I DPRD Pasuruan, Eko Suryono, mengungkapkan bahwa dari total 3.694 kuota rekrutmen PPPK, hanya 3.474 yang terisi, menyisakan 219 formasi kosong. Meski sudah dibuka tahap kedua, masih ada 797 tenaga honorer yang belum terkover, termasuk 599 tenaga pendidikan.
“Guru akan tetap diperjuangkan, terutama guru PAUD. Kami akan mengupayakan solusi bersama eksekutif dan bahkan berencana menghadap Komisi II DPR RI,” ujar Eko.
Namun, ada tantangan besar. Sebanyak 198 PHL berpotensi kehilangan pekerjaan karena regulasi tidak memungkinkan mereka tetap bekerja tanpa solusi yang tepat.
Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, menyatakan bahwa rekrutmen PPPK tahap dua merupakan upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan PHL. Pemerintah pusat juga telah memberi peluang bagi tenaga honorer non-database untuk ikut serta, asalkan mereka telah bekerja minimal dua tahun.
DPRD dan pemerintah daerah kini tengah mencari jalan keluar agar ratusan tenaga honorer yang belum terkover tetap memiliki kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak.***
