Penulis: Wiko |
Sidoarjo, pelitaprabu.com |
Dukungan terhadap program pemerintah kembali disampaikan oleh tokoh kesehatan dan akademisi Dr. dr. Andre Yulius, M.PD, MH, CLAP, yang dikenal sebagai praktisi kesehatan lingkungan serta pengajar di bidang pengelolaan IPAL skala nasional. Dalam pernyataannya di Sidoarjo, Senin (29/6/2026), ia menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan program pemerintah serta berbagai kebijakan strategis nasional.
Andre menyampaikan bahwa keberhasilan program pemerintah, termasuk agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sangat bergantung pada perbaikan sistem serta kinerja birokrasi di seluruh lini. Ia menilai reformasi tata kelola menjadi kunci utama agar setiap program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penguatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi harus terus diperkuat melalui langkah-langkah tegas, termasuk penguatan regulasi yang memberikan efek jera serta memastikan pemulihan hak-hak negara dan masyarakat.
Ia menekankan bahwa pengelolaan pemerintahan yang bersih dan transparan merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, setiap pejabat negara dituntut untuk bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dalam pandangannya, pembenahan sistem tidak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang optimal. Ia juga mendorong adanya evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap penyelenggara pemerintahan di berbagai tingkatan.
“Yang paling penting adalah bagaimana sistem diperbaiki, kinerja ditingkatkan, dan pelayanan kepada masyarakat benar-benar berjalan dengan baik,” ujarnya.
Andre juga menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, termasuk upaya mengembalikan hak-hak rakyat melalui tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Pernyataan tersebut mencerminkan dukungan dari kalangan profesional terhadap agenda pembangunan nasional, sekaligus dorongan agar reformasi birokrasi dan penegakan hukum terus diperkuat demi terciptanya pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
