Penulis : Miftah |
Nganjuk, pelitaprabu.com |
Proyek pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) di Desa Talun, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, menjadi sorotan publik. Sabtu (27/12/2025).Gedung yang dibangun secara bertahap menggunakan Dana Desa pada periode 2019–2021 dengan total anggaran yang disebut mencapai hampir Rp1 miliar itu diduga belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Pantauan awak media di lapangan menunjukkan, meski telah berdiri, gedung belum sepenuhnya selesai dikerjakan dan sebagian pintu gedung sudah sampai karatan Kondisi ini memunculkan dugaan kuranganya perawatan terhadap aset desa yang dibiayai uang negara, dan sejumlah fasilitas penunjang GSG seperti teras dan lantai keramik belum terpasang hingga saat ini.
Kepala Desa Talun Sardi , saat dikonfirmasi di kediamannya, membenarkan bahwa bangunan GSG belum sepenuhnya rampung.
“Belum ada teras dan lantai keramik, Kondisi tersebut membuat gedung sulit disewakan untuk kegiatan masyarakat maupun acara umum lainnya. Kalau sudah lengkap pasti sudah bisa disewakan. Kadang dipakai karang taruna, voli, atau acara tertentu, tapi penyewaan belum maksimal karena lantainya masih rabatan. Banyak yang batal menyewa,” ujarnya.
Ia menambahkan, rencana penyelesaian bangunan sempat tertunda karena Dana Desa tahun berjalan dialokasikan ke program nasional dan pembangunan Grai KDMP.
“Sebenarnya sudah saya anggarkan untuk membuat teras tahun ini, tapi akhirnya dialihkan ke KDMP. Kami terhambat anggaran,” ucapnya.
Menanggapi dugaan kurang matangnya perencanaan, Kepala Desa menyatakan bahwa pembangunan GSG dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran desa.
“Kalau dibilang perencanaan kurang matang, ya tidak juga. Kita bangun bertahap. Bukan mangkrak, karena masih bisa dipakai. Listrik sudah ada, atap ada. Hanya finishing yang belum, dan itu butuh dana besar. Kami juga sudah mengajukan bantuan BK dan hibah, tapi belum tembus,” jelasnya.
Meski demikian, munculnya dugaan kades Sardi pemborosan anggaran uang negara dan muncul dugaan dari sejumlah pihak bahwa pembangunan GSG tersebut berpotensi tidak efisien dan membebani anggaran desa, terlebih di tengah prioritas penanganan pandemi Covid-19 pada periode tersebut. Dugaan ini juga diperkuat oleh adanya bahwa alokasi dana desa didominasi untuk satu proyek bangunan GSG,
Sedangkan dugaan anggaran di tahun itu di fokuskan penaganan pandemi covid19 dan di duga anggaran BLT di perkecil
Sejumlah kalangan masyarakat mendorong agar instansi terkait, termasuk Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Nganjuk, melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan pembangunan GSG Desa Talun untuk memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan.
Audit dinilai penting untuk menjawab dugaan penyimpangan sekaligus memulihkan kepercayaan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya meminta keterangan lebih lanjut dari pihak kecamatan dan dinas terkait.
