Indeks
Berita  

Sosialisasi PTSL didesa Nogosari Pandaan Berjalan Lancar, Namun Ricuh di Akhir Gara-Gara Hutang Kades?  

Penulis : Hasyim Asyari |

Pasuruan, Pelitaprabu.com |

 

Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan di Balai Desa Nogosari berlangsung dengan antusiasme tinggi. Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Nogosari, Sunariyah, pada Rabu (5/2/2025).

Sebanyak 100 warga hadir memenuhi balai desa setelah menerima undangan sejak jauh hari. Sunariyah yang mendampingi staf BPN dengan penuh semangat turut memberikan pemaparan serta menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait program sertifikasi tanah tersebut.

“Insyaallah saya amanah menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat, menjembatani pengurusan sertipikat tanah masyarakat Desa Nogosari,” ujar Sunariyah dalam sambutannya.

Namun, suasana kondusif dalam rapat mendadak berubah usai acara berakhir. Sejumlah warga dari luar desa yang telah menunggu sejak awal langsung mendatangi Sunariyah untuk menagih hutang. Salah seorang warga bahkan berbicara dengan nada tinggi di hadapan forum, mengejutkan staf BPN dan peserta sosialisasi lainnya.

Menurut salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, dirinya telah lama memberikan pinjaman sebesar Rp40 juta kepada Sunariyah, namun hingga kini belum ada tanda-tanda pengembalian. “Sudah berulang kali saya mencoba menghubungi beliau, tapi selalu sulit ditemui. Bahkan untuk menagih di rumah atau kantor desa pun tidak pernah berhasil,” keluhnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa seorang warga lainnya yang menagih dengan suara keras dalam forum sudah sangat kesal. Warga tersebut bahkan mengalami kesulitan membiayai pendidikan anaknya karena uang yang seharusnya untuk kuliah justru dipinjam oleh Kades.

Di luar kantor desa, muncul juga suara kekecewaan lain terkait janji politik Sunariyah. Seorang warga yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa beberapa warung kopi karaoke yang sebelumnya dilarang kini kembali beroperasi, bertentangan dengan kontrak politik yang dibuat saat Sunariyah mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Dengan munculnya berbagai permasalahan ini, masyarakat kini menanti klarifikasi lebih lanjut dari Kepala Desa Nogosari. Akankah Sunariyah memberikan penjelasan dan menyelesaikan polemik yang mencuat?

Exit mobile version