Penulis : Bayu |
Sidoarjo, pelitaprabu.com|
Lahir di Bandung Jawa Barat 18 Februari 1968 Perjalanan Mohammad Jumhur Hidaya menuju kursi menteri menjadi salah satu kisah panjang tentang konsistensi dalam memperjuangkan isu ketenagakerjaan, demokrasi, hingga kebijakan publik. Sebelum dipercaya memimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), ia lebih dahulu dikenal sebagai tokoh serikat pekerja nasional sekaligus birokrat yang memiliki pengalaman panjang di pemerintahan.
Nama Mohammad Jumhur Hidayat telah lama melekat dalam gerakan buruh Indonesia. Kiprahnya sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) periode 2022-2027 memperkuat posisinya sebagai salah satu figur yang aktif memperjuangkan perlindungan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan pekerja, serta hubungan industrial yang lebih berkeadilan.
Berawal dari Aktivis hingga Memimpin KSPSI
Jumhur Hidayat mengawali kiprahnya sebagai aktivis mahasiswa sebelum terjun ke dunia kebijakan publik. Lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu dikenal aktif menyuarakan isu demokrasi, ekonomi kerakyatan, dan hak-hak pekerja.
Pengalaman tersebut membawanya dipercaya mengemban berbagai tugas strategis di pemerintahan. Salah satu jabatan penting yang pernah dipegang ialah Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 2027-2014, yang kini bertransformasi menjadi BP2MI.
Saat memimpin BNP2TKI, Jumhur mendorong peningkatan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui penguatan tata kelola penempatan, pengawasan, dan pelayanan bagi tenaga kerja di luar negeri. Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja di berbagai negara.
Di sisi lain, aktivitasnya di organisasi buruh terus berjalan. Melalui KSPSI, Jumhur memperjuangkan peningkatan kualitas hubungan industrial, perlindungan pekerja, penguatan dialog sosial, hingga kebijakan ekonomi yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja.
Konsisten Mengawal Isu Pekerja
Sebagai Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat kerap menyampaikan pandangan mengenai berbagai regulasi ketenagakerjaan. Ia aktif berdialog dengan pemerintah, dunia usaha, dan kalangan pekerja untuk mencari titik temu terhadap berbagai persoalan hubungan industrial.
Pendekatan yang ditempuh lebih banyak mengedepankan komunikasi dan penyelesaian melalui dialog. Sikap tersebut membuat namanya dikenal tidak hanya di kalangan serikat pekerja, tetapi juga dalam lingkungan pemerintahan dan dunia usaha.
Selain isu ketenagakerjaan, Jumhur juga aktif menyampaikan gagasan mengenai pembangunan ekonomi berkelanjutan, penguatan industri nasional, serta pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Dipercaya Menjadi Menteri
Kepercayaan untuk bergabung dalam Kabinet Merah Putih menjadi babak baru perjalanan karier Jumhur Hidayat. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Republik Indonesia, pada Senin, 27 April 2026.
Penunjukan tersebut dinilai sejalan dengan rekam jejaknya dalam membangun kolaborasi lintas sektor. Pengalaman memimpin organisasi besar, mengelola lembaga pemerintah, serta menjembatani kepentingan berbagai pihak menjadi modal penting dalam menjalankan tugas di bidang lingkungan hidup.
Sejak menjabat, Jumhur mendorong sejumlah program prioritas, antara lain penguatan pengelolaan sampah nasional, rehabilitasi ekosistem, penanaman pohon, ekonomi sirkular, pengurangan pencemaran, hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Komitmen pada Kepentingan Publik
Perjalanan Jumhur Hidayat menunjukkan transformasi dari seorang aktivis, pemimpin serikat pekerja, birokrat, hingga menteri. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter kepemimpinan yang menempatkan dialog, kolaborasi, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam setiap kebijakan.
Di tengah tantangan lingkungan dan pembangunan nasional, kiprah Jumhur menjadi contoh bahwa pengalaman mengawal aspirasi masyarakat dapat menjadi bekal dalam memimpin kebijakan publik di tingkat nasional.***
