Indeks
Berita  

Cari Nafkah Dibui, Truk ODOL Dikejar Polisi, Koruptor Malah Disambut Karpet Merah dan Tersenyum Bebas!

Oplus_131072

Penulis: Hasyim Asy’ari|

Pelitaprabu.com|

Gelombang protes dari para sopir truk kembali bergema di sejumlah titik strategis di Jawa Timur. Aksi demonstrasi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan penindakan hukum terhadap sopir truk over dimension over loading (ODOL) yang dinilai tak adil dan menyasar kalangan bawah.

Ribuan sopir truk menggelar unjuk rasa dengan membawa truk mereka ke jalan, menyuarakan kegelisahan mereka atas perlakuan hukum yang timpang. Para sopir menyebut bahwa mereka kerap dijadikan kambing hitam atas pelanggaran teknis muatan, sementara pelaku pelanggaran yang lebih besar justru bebas tanpa sentuhan hukum.

> “Kami ini cuma cari makan, bukan pencuri uang rakyat. Tapi kami yang ditangkap, dipenjara! Sementara koruptor-koruptor itu, yang nguras uang negara, malah enak jalan-jalan,” ungkap salah satu sopir , Kamis (19/6/2025).

Para sopir menilai penegakan hukum terhadap truk ODOL terlalu represif dan tidak menyentuh akar permasalahan. Mereka menyebut banyak perusahaan logistik besar yang memaksa sopir membawa muatan melebihi kapasitas, namun justru sopir yang harus menanggung akibatnya.

Selain itu, para demonstran juga menyoroti ketimpangan keadilan hukum. Mereka membandingkan nasib sopir ODOL yang dipenjara dengan banyaknya kasus korupsi besar yang justru tidak ditindak tegas.

“Kalau bicara pelanggaran hukum, coba lihat siapa yang paling merugikan negara? Sopir bawa lebih satu ton dihukum berat, tapi yang nyolong uang negara ratusan miliar malah bebas atau cuma ditahan sebentar. Ini hukum untuk siapa?” ucap supir lainnya

Dalam aksi tersebut, para sopir juga membawa spanduk bertuliskan “Sopir Dipenjara, Koruptor Dilindungi” dan “Kami Bukan Kriminal, Kami Tukang Nafkahi Keluarga.”

Aksi damai ini berlangsung tertib dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Namun, tuntutan mereka menyentil keras wajah penegakan hukum di Indonesia yang dianggap masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Mereka mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ODOL dan segera mencari solusi yang tidak menindas rakyat kecil.

Exit mobile version