Penulis Hasyim Asyari|
Pasuruan : pelitaprabu.com|
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa resmi mengajukan surat audiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan untuk membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Ketua TRINUSA Pasuruan Raya, sapaan Erik , menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi kendala dalam akses layanan kesehatan melalui BPJS. Dalam surat tersebut, LSM meminta agar DPRD memfasilitasi diskusi terkait kebijakan, pelayanan, dan penyelesaian keluhan peserta BPJS.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat terkait pelayanan BPJS, mulai dari kesulitan pendaftaran hingga penolakan di fasilitas kesehatan. Audiensi ini bertujuan untuk mencari solusi bersama agar hak-hak masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan dapat terpenuhi,” ujar Erik.
Selain itu, Trinusa juga mengusulkan agar DPRD melakukan pengawasan lebih intensif terhadap implementasi program BPJS di tingkat daerah. Menurut mereka, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pihak BPJS, fasilitas kesehatan, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan.
Erik selaku Ketua DPC LSM Trinusa Pasuruan Raya menyampaikan kalau aturan bpjs kesehatan seperti itu sama hal nya masyarakat dilarang sakit untuk itu.
“Kami melayangkan surat audiensi tersebut untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat agar nanti nya pelayanan kesehatan bisa kembali memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit kami berharap dengan mengirimkan surat audiensi ini bisa memperbaiki kualitas pelayanan BPJS kesehatan,” tegas Erik.
Adapun surat audiensi tersebut kami kirimkan ke Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat tembusan.
1. Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan
2. Muhammad Zaini S.pd MAP wakil ketua DPRD kabupaten pasuruan
3. Kepala Dinas Kesehatan kabupaten pasuruan
4. Direktur RSUD bangil
5. Direktur RSUD Grati
6. Kepala BPJS kesehatan Kantor Cabang Pasuruan.
“Permohon Audiensi ini diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk memperbaiki layanan BPJS dan memastikan program jaminan kesehatan ini benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat,” tutupnya.
